Whistleblower adalah istilah bagi pihak yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan.

Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. Pelanggaran tersebut, termasuk di antaranya, seperti korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dll. Pihak whistleblower/pelapor biasanya adalah karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu institusi atau organisasi.

Whistleblowing bukanlah sesuatu yang baru melainkan sesuatu yang sudah lama ada. Pelanggaran yang dapat dilaporkan tidak hanya menyangkut skandal keuangan melainkan segala hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan tidak hanya kerugian tetapi ancaman bagi masyarakat.

Berdasarkan tujuan pelaporannya, pelapor pelanggaran terdiri dari dua jenis: Pelapor internal dan Pelapor eksternal.

Pelapor internal adalah seorang pekerja atau karyawan di dalam suatu pemerintah atau institusi yang melaporkan suatu tindakan pelanggaran hukum kepada karyawan lainnya atau atasannya yang juga ada di dalam pemerintah tersebut. Pelapor eksternal adalah pihak pekerja atau karyawan di dalam suatu pemerintah atau organisasi yang melaporkan suatu pelanggaran hukum kepada pihak di luar institusi, organisasi atau pemerintah tersebut. Biasanya tipe ini melaporkan segala tindakan yang melanggar hukum kepada media, penegak hukum, pengacara, pengadilan, institusi pemerintahan, atau LSM.

(sumber: wikipedia)

Pengertian whistleblower menurut PP No.71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (whistleblower) dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang “pengungkap fakta”, dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.

(sumber: aspirasihukum)

Pengaduan Anda akan ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

• nama dan alamat pihak yang melaporkan
• nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan
• perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
• keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran
• informasi lainnya yang diperlukan

Kami akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena kami hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Agar Kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini:

Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Anda, atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku. Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (username), kata sandi (password) serta nomor registrasi Anda.

Ruang Lingkup Pengaduan Meliputi :

• Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah;
• Pengancaman;
• Penyelewengan Uang Pemerintah;
• Penyalahgunaan Jabatan untuk Kepentingan Pribadi / Golongan atau Kepentingan Lain Diluar Pemerintah;
• Penggelapan Asset Pemerintah;
• Penerimaan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi;
• Pelanggaran Etika dan Perbuatan Asusila;
• Pembocoran Rahasia Pemerintah;
• Pemerasan;
• Pencurian;
• Penipuan;
• Kecurangan (fraud);
• Pelanggaran Kedisiplinan;
• Benturan Kepentingan (conflict of interest);
• Korupsi
• Kolusi
• Nepotisme.

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor dan terlapor berupa :

1. Pemerintah wajib untuk melindungi Pelapor pengaduan;
2. Pelindungan Pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian dalam melaporkan pelaanggaran;
3. Perlindungan Pelapor meliputi jaminan terhadap kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi Pelapor dari Pemerintah terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi;
4. Pemerintah juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas Terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti;
5. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan jika diperlukan;
6. Perlindungan bagi Pelapor ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara Pelapor dengan Pemerintah. Pembocoran sifat kerahasiaan ini oleh Pelapor akan menghapus kewajiban Pemerintah atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor;

SRM menggunakan objek token untuk melakukan identifikasi konteks keamanan (security context) dari sebuah proses atau thread. Sebuah konteks keamanan berisi informasi-informasi yang menjelaskan hak (privilege), akun, dan grup yang diasosiasikan dengan proses atau thread. Ketika proses logon, proses Winlogon.exe akan membuat sebuah token awal untuk merepresentasikan pengguna yang sedang melakukan logon dan kemudian menempelkan token tersebut ke proses shell logon milik pengguna yang bersangkutan. Semua program yang dijalankan oleh pengguna tersebut akan mewarisi salinan dari token awal yang dibuat oleh Winlogon tersebut. Win32 API juga menyediakan fungsi untuk membuat token, yakni fungsi LogonUser() yang selanjutnya dapat digunakan untuk membuat sebuah proses yang berjalan di dalam konteks keamanan dari pengguna yang sedang logon dengan menggunakan fungsi CreateProcessAsUser(). Ukuran token adalah bervariasi, karena akun pengguna yang berbeda akan memiliki hak dan group yang berbeda pula. Meskipun demikian, semua token mengandung informasi yang sama.